ANALISIS MANAJEMEN ASET TANAH DAN BANGUNAN PADA BENDUNGAN DI KABUPATEN BELU

NEONBASU, GREGORIUS SETIABUDI (2024) ANALISIS MANAJEMEN ASET TANAH DAN BANGUNAN PADA BENDUNGAN DI KABUPATEN BELU. Masters thesis, Institut Teknologi Nasional Malang.

	Text GREGORIUS THESIS Cover.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text GREGORIUS THESIS Bab 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (553kB)
	Text GREGORIUS THESIS Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (838kB) | Request a copy
	Text GREGORIUS THESIS Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (782kB) | Request a copy
	Text GREGORIUS THESIS Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB) | Request a copy
	Text GREGORIUS THESIS Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (483kB) | Request a copy
	Text GREGORIUS THESIS daftar pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (519kB)
	Text GREGORIUS THESIS lampiran.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Gregorius Setiabudi Neonbasu, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Nasional Malang, Juli 2024, Analisis Manajemen Aset Tanah Dan Bangunan Pada Bendungan Di Kabupaten Belu, Tesis, Pembimbing : (I) Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT (II) Dr. Erni Yulianti, ST., MT. Bendungan merupakan aset pemerintah dengan sumber daya penting karena sangat mempengaruhi sekaligus membantu kebutuhan masyarakat. Pada pengolaan aset meliputi Perencanaan kebutuhan/Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan/pemeliharaan, Penilaian, Pemindah- tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Ganti rugi dan Sanksi agar aset pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat secara optimal dan dipergunakan secara tepat. Unit Pengelola Bendungan Timor bagian Timur (Kabupaten Belu) dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, terdapat beberapa kasus dan permasalahan yang diidentifikasi di Bendungan Haekrit, Bendungan Haliwen dan Bendungan Rotiklot. Metodologi analis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode AHP adalah suatu prosedur pengambilan keputusan multi kriteria yang terstruktur. AHP merupakan model yang luwes yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. AHP digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dimulai dengan mendefinisikan permasalahan tersebut secara seksama kemudian menyusunnya ke dalam sebuah hirarki yang terdiri dari beberapa tingkat/level, yaitu level tujuan, kriteria dan alternative. Tiga indikator utama dalam menajemen aset tanah dan bangunan penerintah adalah Pengguna Barang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah sesuai dengan tugas dengan nilai 0.0995; yang kedua adalah Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun dengan nilai 0.0833; yang ketiga adalah Perencanaan barang milik daerah menjadikan dasar dalam penyusunan RKBMD diperoleh nilai sebesar 0.0762. Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Belu belum dilakukan secara seimbang dan ideal sesuai dengan poin-poin yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Pada indikator pengamanan aset, nilai prioritas utama yang didapat sebesar 0.4840 yaitu pengamanan berlandas hukum namun pelaksanaannya belum optimal. Secara ringkas, implikasi dari penelitian ini adalah, bahwa pegawai pemerintahan yang bertanggung jawab terkait manajemen aset perlu diberikan bimbingan teknis secara berkala. Penanggung jawab aset juga sebaiknya adalah orang yang kompeten dan profesional, serta aktif berkoordinasi. Selain itu, evaluasi manajemen aset perlu dilakukan secara berkala. Kata Kunci : Aset Bendungan, Pengelolaan aset, Pengamanan Aset ABSTRACT Gregorius Setiabudi Neonbasu, Master of Civil Engineering Study Program, Postgraduate Program, National Institute of Technology Malang, July 2024, Analysis of Land and Building Asset Management at Dams in Belu Regency, Thesis, Supervisor: (I) Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT (II) Dr. Erni Yulianti, ST., MT. Dams are government assets with important resources because they greatly affect and help the needs of the community. Asset management includes needs planning/budgeting, procurement, use, utilization, security/maintenance, valuation, alienation, destruction, elimination, administration, guidance, supervision, control, compensation and sanctions so that government assets can be provided to the community optimally and used appropriately. East Timor Dam Management Unit (Belu Regency) of the Nusa Tenggara II River Basin, there are several cases and problems identified at Haekrit Dam, Haliwen Dam and Rotiklot Dam. The analysis methodology used is to use the AHP method, which is a structured multi-criteria decision-making procedure. AHP is a flexible model that allows us to make decisions that combine considerations and personal values logically. AHP is used to examine problems that begin with defining the problem carefully and then compiling it into a hierarchy consisting of several levels, namely the level of goals, criteria and alternatives. The three main indicators in managing government land and building assets are Goods Users carried out in managing regional property in accordance with their duties with a value of 0.0995; the second is Inventory carried out by Goods Users every year with a value of 0.0833; the third is Planning for regional property makes the basis for preparing the RKBMD obtained a value of 0.0762. The asset management of the Belu Regency Government has not been carried out in a balanced and ideal manner in accordance with the points in the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016. In the asset security indicator, the main priority value obtained is 0.4840, namely security based on law but its implementation is not optimal. In summary, the implications of this research are that government employees who are responsible for asset management need to be given technical guidance regularly. The person in charge of assets should also be competent and professional, and actively coordinate. In addition, asset management evaluations need to be carried out regularly. Keywords: Dam Assets, Asset Management, Asset Safeguarding

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Keywords: Dam Assets, Asset Management, Asset Safeguarding
Subjects:	Engineering > Civil Engineering
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Teknik Sipil S2 > Teknik Sipil S2(Tesis)
Depositing User:	Gregorius Setiabudi Neonbasu
Date Deposited:	25 Aug 2025 05:27
Last Modified:	25 Aug 2025 05:27
URI:	http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/14897

Actions (login required)

View Item