KAJIAN TEKNIS PENENTUAN BATAS KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI ATAS DASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 1 TAHUN 2006 DAN NOMOR 76 TAHUN 2012

Prasetyo, Agus (2014) KAJIAN TEKNIS PENENTUAN BATAS KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI ATAS DASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 1 TAHUN 2006 DAN NOMOR 76 TAHUN 2012. Skripsi thesis, ITN Malang.

Text skripsi agus prasetyo.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang No.32/2004 memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, untuk daerah provinsi sejauh 12 mil laut.Peraturan mengenai hal tersebut diwujudkan dalam “Pedoman Penentuan Batas Daerah” melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.01/2006. Permendagri No.01/2006 kini telah dicabut dan dibatalkan dengan diundangkannya Permendagri baru yakni Permendagri No.76/2012. Penelitian ini merupakan kajian penentuan batas di wilayah laut secara kartometrik yang dilakukan diatas peta laut skala 1:500.000. Kajian penentuan batas tersebut dilakukan dengan membandingkan penerapan garis acuan penarikan klaim daerah di wilayah laut provinsi yakni antara penerapan garis pantai sesuai ketentuan Permendagri No.76/2012 dan penerapan garis dasar kombinasi (garis dasar lurus dan garis dasar normal) sesuai ketentuan Permendagri No.01/2006. Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Lokasi penelitian untuk daerah pantai yang saling berhadapan dipilih pada segmen batas Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali. Untuk daerah pantai yang saling berdampingan dipilih pada segmen batas Provinsi Jawa Tengah dengan D.I.Yogyakarta dan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan garis acuan yang berbeda antara garis pantai dan garis dasar kombinasi memberikan pengaruh terhadap hasil garis batas kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut. Penerapan garis pantai menghasilkan klaim daerah di wilayah laut lebih sempit dibandingkan dengan penerapan garis dasar kombinasi. Persentase besar perbedaan luas area kewenangan pengelolaan daerah diwilayah laut dari penerapan garis dasar kombinasi dan garis pantai, untuk Provinsi Jawa Tengah yaitu memiliki perbedaan luas sebesar 1.32% atau 337.98 km2 dan, D.I.Yogyakarta sebesar 0.33 % atau 14.93 km2, Jawa Timur sebesar 0.26% atau 268.98 km2 , Provinsi Bali sebesar 0.14 % atau 12.348 km2.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	batas wilayah laut daerah, garis acuan, Permendagri No.01/2006, Permendagri No.76/2012
Subjects:	Engineering > Geodesy Engineering
Divisions:	Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Geodesi S1 > Teknik Geodesi S1(Skripsi)
Depositing User:	Tasya Debbie Astia
Date Deposited:	13 Feb 2019 01:29
Last Modified:	11 Mar 2019 04:18
URI:	http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/1571

Actions (login required)

View Item