Kajian Pemukiman Kumuh Di Daerah Bantaran Sungai Berdasarkan Aspek Legalitas Di Kelurahan Oro-oro Dowo Kota Malang

Mau, Wilfridus Amandus Theo (2016) Kajian Pemukiman Kumuh Di Daerah Bantaran Sungai Berdasarkan Aspek Legalitas Di Kelurahan Oro-oro Dowo Kota Malang. Skripsi thesis, ITN Malang.

	Text TUGAS AKHIR.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10MB) | Request a copy
	Text KAJIAN PERMUKIMAN KUMUH DI DAERAH BANTARAN SUNGAI BERDASARKAN ASPEK LEGALITAS DI KELURAHAN ORO.pdf Download (1MB)

Abstract

Berkembangnya suatu kota menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi yang antara lain menimbulkan permasalahan akan perumahan dan permukiman. Masalah pengadaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat diselesaikan melalui beberapa program oleh pemerintah secara formal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), secara eksplisit dicantumkan bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PKP adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab. Walaupun demikian disadari bahwa kelemahan utamanya adalah tidak tersedianya payung kebijakan penanganan permukiman kumuh. Namun karena permintaan akan perumahan dan permukiman tersebut belum dapat terpenuhi secara formal, maka masyarakat membangun secara individu baik secara legal maupun ilegal. Perumahan dan permukiman merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial. Hunian dalam arti harfiah dapat diidentikkan dengan rumah, sebagai benda mati. Atau dalam konteks ini, hunian dimaksudkan sebagai istilah ‘vernacular architecture’, yaitu merupakan hasil karya perwujudan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat, bukan hasil karya seseorang saja dan merupakan bagian dari aktivitas kehidupan manusia yang menghuninya. Akan selalu terjadi hubungan timbal balik antara penghuni dan huniannya yang tidak lepas dari konsep hubungan manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, definisi rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Permasalahan perkotaan menunjukkan bahwa akibat dari pertumbuhan kota yang cukup tinggi serta kenyataan akan terbatasnya ruang kota, membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah keterbatasan papan atau permukiman sehingga menimbulkan adanya permukiman kumuh di perkotaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas pemukiman yang terwujud. Analisis mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan karakteristik fisik tempat tinggal masyaraka. Dilanjutkan dengan analisis mengenai faktor sosial ekonomi dan fisik tempat tinggal apa yang mempengaruhi masyarakat untuk bermukim pada kawasan sempadan sungai. Diakhir bab ini di analisa hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan faktor fisik tempat tinggal masyarakat yang berpengaruh. Analisis didasarkan pada data hasil survai primer terhadap masyarakat yang merupakan responden dalam penelitian ini.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemukiman Kumuh,Aspek Legalitas
Subjects:	Engineering > Area Planing Engineering (PWK)
Divisions:	Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan > Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S1 > Teknik Perencanaa Wilayah dan Kota (PWK)(Skripsi)
Depositing User:	Mr Sayekti Aditya Endra
Date Deposited:	22 Apr 2019 03:51
Last Modified:	22 Apr 2019 03:53
URI:	http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/3416

Actions (login required)

View Item